Kaltimtoday.co, Bontang - Wali Kota Bontang, Basri Rase berencana merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor: 6/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dilansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co, pasal khusus yang direvisi ialah mengenai batas maksimal penyaluran dana hibah sarana prasarana, pendidikan dan rumah ibadah maksimal Rp 150 juta. 

"Jadi harus direvisi terlebih dahulu. Untuk membantu tempat ibadah dan pondok pesantren," ujarnya, Selasa (1/2/2022). 

Basri mengatakan, banyak masjid di Bontang yang perlu mendapatkan bantuan pemenuhan sarana dan prasarana mereka. Sebab dengan nilai Rp 150 juta, tak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah ibadah hingga rampung.

"Kami masih upayakan Perwali ini direvisi agar nilai bantuan ke rumah ibadah bisa tinggi dan dibagi merata," ucapnya.

Baca Juga: Lilin Lupa Dipadamkan, Lemari Plastik Terbakar di Tanjung Laut

 

Baca Juga: BPBD Bontang Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Berebas Tengah

Baca Juga: Jeju dan Bontang Jajaki Kolaborasi Hijau, Rencanakan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Proyek Pengelolaan Sampah

Baca Juga: Atap Sekolah TK Yapim Tersapu Angin, BPBD Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 4 November 2025

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Konsleting Listrik di Pujasera Hop 1 Satimpo, Disdamkartan Bontang Bergerak Cepat Amankan Lokasi

Baca Juga: Purna Tugas, Sekda Aji Erlynawaty Dikenang Usman sebagai Sekda Terbaik Bontang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 3 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Lahan di Kuburan Pisangan

Baca Juga: DPD Gelora Bontang Meriahkan HUT ke-6 dengan Lomba Video dan Pasar Murah

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

 

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Amiruddin mengatakan, revisi Perwali itu sedang digodok. 

Adapun yang direvisi berada di pasal 9 Poin C terkait nominal bantuan hibah sarana dan prasarana pendidikan dan rumah ibadah.

Berdasarkan kajian, jumlah maksimal tidak boleh melebihi 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya, PAD senilai Rp 200 miliar maka tidak boleh melebihi Rp 100 miliar. 

"Hibahnya tidak boleh melebihi batas maksimal. Namun, hingga kini revisi masih terus dilakukan," imbuhnya. 

Dia menambahkan, tahapan saat ini adalah konsultasi publik di lingkungan Pemkot Bontang. Kemudian, proses tersebut menunggu persetujuan wali kota dan konsultasi Biro Hukum Provinsi Kaltim. 

"Targetnya 2022 ini rampung dan bisa segera diberlakukan," ujarnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.