Kaltimtoday.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut diamankan dalam operasi senyap yang berlangsung di Kota Pekanbaru pada Senin (3/11/2025) malam.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Ya, salah satunya (Gubernur Riau) dilakukan penangkapan,” ujarnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Namun, sumber internal menyebut OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Penangkapan Abdul Wahid terjadi hanya sekitar sembilan bulan setelah ia resmi dilantik sebagai Gubernur Riau pada Februari 2025.

Jika terbukti, Abdul Wahid akan menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK. Riau memiliki rekam jejak panjang kasus korupsi yang menjerat kepala daerahnya:

• Saleh Djasit (1998–2003): Tersangkut kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2002.
• Rusli Zainal (2003–2013): Terjerat dua perkara, yakni korupsi PON XVIII dan kasus izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HT) pada 2013.
• Annas Maamun (2014–2019): Ditangkap KPK pada 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Meski sempat mendapat grasi, ia kembali terjerat kasus gratifikasi.

Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir pada 21 November 1980. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dekat dengan masyarakat.

Sebelum dilantik sebagai Gubernur, Wahid pernah menjabat sebagai anggota DPRD Riau dan anggota DPR RI periode 2019-2024. Dalam banyak kesempatan, ia dikenal menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

Kini, operasi lembaga antirasuah tersebut menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi, sekaligus menyentuh jantung pemerintahan Riau di awal masa jabatan.

[TOS]