Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda menyoroti alasan mengapa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda selalu absen ketika diundang dalam RDP soal permasalahan upah pekerja Teras Samarinda. Melalui pernyataan wali kota beberapa waktu lalu, Kadis PUPR Samarinda saat ini sedang menjalani pengobatan serius atau sedang dalam kondisi sakit.

Pihak DPRD mempertanyakan, apakah Kadis PUPR masih layak memegang jabatan strategis tersebut apabila kondisi kesehatannya masih belum optimal.  

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan mengatakan, tanggung jawab seorang kepala dinas memang cukup besar. Melihat permasalahan upah pekerja Teras Samarinda yang belum tuntas, ia menilai bahwa PUPR harus turut andil dalam permasalahan tersebut.

"Saya menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP-RDP yang dilakukan DPRD. Setiap kali kita ingin mendapatkan kejelasan mengenai proyek-proyek besar yang sedang berjalan di Samarinda, beliau selalu absen. Kalau memang alasannya sakit, kita harus pertanyakan apakah beliau masih bisa menjalankan tugasnya atau tidak," tuturnya.

Menurut Adnan, jabatan Kepala Dinas PUPR menuntut seseorang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Jika benar Wali Kota menyatakan bahwa Kadis PUPR tidak bisa bekerja dalam kondisi tekanan tinggi, maka hal ini justru menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi.

"Pekerjaan Kepala Dinas PUPR pasti penuh tekanan karena bertanggung jawab atas infrastruktur kota dan pengelolaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih layak memegang jabatan ini?" tegasnya.

Adnan menambahkan, jika alasan sakit terus menjadi penghambat dalam menjalankan tugas, maka lebih baik ada pejabat baru yang lebih siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut.

"Ini bukan masalah pribadi, tapi ini soal kepentingan masyarakat Samarinda. Kita butuh pejabat yang bisa hadir, yang bisa memberikan penjelasan, dan yang bisa memastikan proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Jika memang sakitnya kronis dan tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, sebaiknya ada pergantian," pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]