Kaltimtoday.co, Bontang - Upah Minimum Kota (UMK) Bontang diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bontang ke Gubernur Kaltim dengan nilai yang sama dari tahun sebelumnya, yakni Rp 3.182.706. Penetapan UMK Bontang masih menunggu SK Gubernur Kaltim.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, UMK Bontang ini masih mengacu pada UMK tahun sebelumnya, dan suratnya sudah disampaikan kepada gubernur.

Beberapa alasan UMK Bontang diusulkan dengan nilai yang sama salah satunya belum terbentuknya Dewan Pengupahan Bontang. 

"Saya tidak tahu persis permasalahan (belum dibentuknya dewan pengupahan), tapi Dewan Pengupahan itu masa kerjanya 3 tahun, harusnya dibentuk di 2020, tapi belum," terang Safa.

Baca Juga: Lilin Lupa Dipadamkan, Lemari Plastik Terbakar di Tanjung Laut

 

Baca Juga: BPBD Bontang Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Berebas Tengah

Baca Juga: Jeju dan Bontang Jajaki Kolaborasi Hijau, Rencanakan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Proyek Pengelolaan Sampah

Baca Juga: Atap Sekolah TK Yapim Tersapu Angin, BPBD Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 4 November 2025

Baca Juga: Konsleting Listrik di Pujasera Hop 1 Satimpo, Disdamkartan Bontang Bergerak Cepat Amankan Lokasi

Baca Juga: Purna Tugas, Sekda Aji Erlynawaty Dikenang Usman sebagai Sekda Terbaik Bontang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 3 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Lahan di Kuburan Pisangan

Baca Juga: DPD Gelora Bontang Meriahkan HUT ke-6 dengan Lomba Video dan Pasar Murah

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

Namun demikian, bukan berarti belum terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai syarat mutlak. Pasalnya, hasil survey peningkatan ekonomi dengan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada.

"Dan itu menjadi dasar UMK diusulkan sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Soal kenaikan, memang tidak ada. Tapi, Safa menyebut UMK Bontang masuk dalam range tengah-tengah. Mengingat UMK tertinggi di Kaltim, yakni Kabupaten Berau senilai Rp 3.386.593, sama dengan Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU). 

"Kalau UMP sebesar Rp 3.016.738, dan Bontang masih diatasnya," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Safa, posisi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19. Isu-isu strategis nya tentu pemulihan ekonomi, dan dasar pemulihan ekonomi itu dari investor. 

"Finalnya dari Gubernur, yang jelas kalau saya, UMK Bontang itu sama dengan UMK sebelumnya, dan sudah disampaikan surat kepada gubernur," ungkapnya.

Di 2022 nanti, langkah pertama yang akan dilakukan Disnaker Bontang adalah membentuk Dewan Pengupahan Bontang yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, BPS, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.

[RIR | NON]