Kaltimtoday.co, Tenggarong - Polemik lahan tanam tumbuh warga yang digusur oleh perusahaan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kecamatan Loa Kulu. Mendapat respon dari DPRD Kukar, untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai kesepakatan demonstran beberapa hari lalu.

DPRD Kukar mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat seperti perusahaan MHU, Asisten II Pemkab, Dinas Perkebunan (Disbun) bertempat diruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Rabu (14/04/2021).

Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, saat ini Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) sudah berada di tangan pemerintah. Nanti akan dipelajari lebih detail lagi, siapa yang berjanji dan memiliki tanggung jawab secara hukum terkait ganti tanam tumbuh lahan warga.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada perusahaan karena bersedia memberikan PPLB untuk mengetahui akar permasalahannya.

Baca Juga: Menteri ATR Nusron Wahid Soroti Penyelesaian Sengketa Tanah di Kaltim, Sudah Terselesaikan 38 Persen

 

Baca Juga: Fraksi Demokrat Perjuangan Soroti Serapan Keuangan Daerah yang Tidak Efisien dan Lesunya Kinerja Perusda

Baca Juga: DPRD Berau Kaji Perda Perlindungan Lahan Adat untuk Atasi Sengketa

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Ajak Siswa SMK Geologi Pertambangan Siapkan Diri Hadapi Dunia Kerja

View this post on Instagram

Baca Juga: Penguatan Demokrasi Daerah, Shemmy Tekankan Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Baca Juga: DPRD Berau Soroti Lambannya Pembebasan Lahan, Sebut Bisa Picu Konflik Sosial di Lapangan

Baca Juga: Warga Sangatta Menang Sengketa Informasi, Dokumen RIPPM dan RKAB PT KPC Dinyatakan Terbuka

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Sengketa Lahan SDN 001 Pulau Derawan, Ahli Waris Tuntut Ganti Rugi, Ancam Segel Sekolah

Baca Juga: Pemkab PPU Komitmen Selesaikan Masalah Lahan TORA dan Dampak Sosial bersama Komnas HAM

Baca Juga: Warga PPU Tak Pernah Dilibatkan Pemerintah Soal Sengketa Lahan, Sebut Otorita IKN Gaib karena Sulit Ditemui

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Bontang Terpilih Periode 2024-2029

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Berau Terpilih Periode 2024-2029

"Dalam waktu dekat kami akan mempelajari lebih detail lagi PPLB nya. Minggu depan atau minggu kedua akan kami undang kembali, termasuk kementerian ESDM untuk menyelesaikan polemik ini," kata Yani sapaan akrabnya kepada Kaltimtoday.co, Rabu (14/04/2021).

Anggota Dewan Dapil Loa Kulu-Loa Janan ini menambahkan, ada porsi dari kementerian yang diharapkan bisa menfinalisasi masalah ini supaya cepat selesai. Lebih lanjut, Badan Pertanahan Negara (BPN) juga akan diundang, mengingat di daerah tersebut ada perusahaan sawit.

Sebab Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan oleh BPN dan sejauh mana evaluasi yang dilakukan ke perusahaan sawit.

"Karena itu komplit masalahnya, kita harap minggu depan atau dua minggu yang akan datang akan undang lagi. Semoga rapat kedepannya semua bisa clear," tandanya.

[SUP | NON]