Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan penanganan keluhan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dilakukan dengan cepat dan transparan. 

Sejumlah aduan warga terkait ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun klasifikasi zona menjadi perhatian utama, menyusul keluhan masyarakat yang merasa terbebani kenaikan PBB yang belakangan ramai dibicarakan.

Plt. Kepala Bapenda Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. 

“Kami tampung semua laporan. Tim kami turun cek ke lapangan untuk melihat di mana persoalannya, kenapa terjadi, dan bagaimana solusinya. Setelah itu kita bahas hasilnya,” ungkap Marnabas, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, sebagian besar aduan berkaitan dengan perbedaan data di lapangan dan sistem. Tak jarang warga meminta keringanan khusus, seperti bagi pensiunan atau lansia yang mengalami kesulitan membayar pajak. 

“Kalau ada yang sudah pensiun dan meminta keringanan, itu ada ketentuannya. Selama tidak melanggar aturan, kita bisa beri diskresi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot telah membentuk tim verifikasi beranggotakan sekitar 300 petugas untuk mengecek data fisik dan administrasi. Tim ini kini bergerak di lima kecamatan untuk memeriksa luas tanah, perubahan bangunan, hingga keakuratan data kependudukan. 

Adapun Pemkot Samarinda juga berniat memperpanjang program diskon pembayaran PBB sebesar 17 persen hingga Oktober karena tingginya antusiasme masyarakat.

Marnabas menambahkan, pihaknya membuka berbagai kanal aduan agar proses pelaporan lebih mudah. Warga bisa mendatangi UPTD, menghubungi telepon layanan, atau menggunakan platform pengaduan resmi. 

Dengan upaya ini, Marnabas berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan pajak daerah semakin meningkat sekaligus mendorong kesadaran membayar pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan kota.

“Kalau ada laporan masuk ke saya, ya kita tindaklanjuti. Yang penting masyarakat tidak merasa terhenti,” tegasnya.

[NKH | RWT]