Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Lilin Lupa Dipadamkan, Lemari Plastik Terbakar di Tanjung Laut

 

Baca Juga: BPBD Bontang Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Berebas Tengah

Baca Juga: Jeju dan Bontang Jajaki Kolaborasi Hijau, Rencanakan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Proyek Pengelolaan Sampah

Baca Juga: Atap Sekolah TK Yapim Tersapu Angin, BPBD Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 4 November 2025

Baca Juga: Konsleting Listrik di Pujasera Hop 1 Satimpo, Disdamkartan Bontang Bergerak Cepat Amankan Lokasi

Baca Juga: Purna Tugas, Sekda Aji Erlynawaty Dikenang Usman sebagai Sekda Terbaik Bontang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 3 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Lahan di Kuburan Pisangan

Baca Juga: DPD Gelora Bontang Meriahkan HUT ke-6 dengan Lomba Video dan Pasar Murah

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.