Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman mengapresiasi kebijakan pemerintah memperbolehkan tempat wisata yang dikelola swasta dibuka saat lebaran Idul Fitri. Menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu ikut campur terhadap wisata swasta sebab itu adalah hak mereka, makanya tetap dibuka.

Budiman menilai, tempat wisata dapat dibuka dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan batasan kapasitas di tempat wisata bagi pengunjung sangat tepat.

"Sebagai antisipasi mengurangi terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan mereka berdesak-desakan," kata Budiman saat dikonfirmasi Kaltimtoday.co pada Jumat (7/5/2021).

Selain itu, pemilik dan pengelola wisata juga harus berperan aktif dalam mengawasi prokes pengunjung. Jika mereka tak menerapkan prokes maka pengelola wajib menegurnya. Keterlibatan seluruh komponen sangat diperlukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Juga: Sri Juniarsih Fokus Ciptakan SDM Unggul untuk Dukung Kerja Sama Ekonomi Biru Berau–Seychelles

 

Baca Juga: Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, Wabup Berau Imbau Warga Jaga Kebersihan dan Keindahan Kota

Baca Juga: Meriahnya Lomba Perahu Panjang, Bupati Sri Ajak Masyarakat Pertahankan Tradisi Olahraga Tradisional

Baca Juga: Bupati Berau Ajak Warga Jaga Potensi Wisata untuk Investasi Masa Depan

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Berau Harap Tambahan Anggaran Pariwisata Jadi Angin Segar untuk Fasilitas dan Akses Wisata

Baca Juga: Srie Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Wisata Berau

Baca Juga: Wisata Samboja Barat Terus Berkembang Menjadi Inovasi yang Mendunia

Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Kaltim pada Juni 2025 Naik 19,16 Persen, Didominasi Brunei Darussalam

Baca Juga: Isu Kekurangan Pemandu Wisata di Berau, Disbudpar: Sebenarnya Sudah Tersedia

Baca Juga: Wisata Embung Desa Sumber Sari Bersolek, Festival dan Pasar Tradisional Siap Meriahkan Akhir Agustus

Baca Juga: Danau Semayang Bersiap Jadi Primadona Wisata, Pokdarwis Genjot Ekowisata Mancing hingga Homestay

Baca Juga: DPMD Kukar Dorong Sinergi Lintas Dinas untuk Wujudkan Desa Wisata sebagai Motor Ekonomi Lokal

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Siapkan Penataan Pulau Beras Basah, Pemkot Bontang Libatkan Warga Lokal

"Jumlah pengunjung di tempat wisata jangan sampai over kapasitas. Jadi, pengelola harus mengontrol jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19," tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, wisata swasta merupakan wadah bagi banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dengan berjualan. Oleh karena itu, mereka sangat berharap para wisatawan yang berkunjung membeli sehingga saling ketergantungan.

"Seandainya pemerintah melarang, mungkin sama saja mematikan pendapatan ekonomi masyarakat," tandasnya.

[SUP | RWT]