Kaltimtoday.co , Bontang - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang bisa melayani perbaikan kerusakan paspor.

Namun, harus tetap sesuai prosedur imigrasi. Dimana kerusakan paspor perlu dilakukan BAP yang pelayanannya masih berada di Samarinda .

Dikatakan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka kerusakan paspor bisa diperbaiki jika termasuk dalam force majeure. Salah satunya terkena musibah banjir.

“Bisa cadangan, tapi harus di-BAP, namun masih di Samarinda,” kata Okka.

Menurutnya, semua itu bisa dilakukan di Bontang jika Pemerintah Kota Bontang sudah melengkapi sarana prasarana sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Baca Juga: BPBD Bontang Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Berebas Tengah

Baca Juga: Jeju dan Bontang Jajaki Kolaborasi Hijau, Rencanakan Hibah Rp155,9 Miliar untuk Proyek Pengelolaan Sampah

Baca Juga: Atap Sekolah TK Yapim Tersapu Angin, BPBD Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 4 November 2025

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Konsleting Listrik di Pujasera Hop 1 Satimpo, Disdamkartan Bontang Bergerak Cepat Amankan Lokasi

Baca Juga: Purna Tugas, Sekda Aji Erlynawaty Dikenang Usman sebagai Sekda Terbaik Bontang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 3 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Lahan di Kuburan Pisangan

Baca Juga: DPD Gelora Bontang Meriahkan HUT ke-6 dengan Lomba Video dan Pasar Murah

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

 

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

“Kalau sistemnya sudah di-instal, rencana dalam waktu dekat, kami masih mempersiapkan untuk BAP ini,” ujarnya.

Jika semua PKS telah dijalankan 100 persen, maka pihaknya bisa melaporkan ke Dirjen Imigrasi. Harapannya juga bisa naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Bontang . Sehingga nama Bontang tertera di paspor, not again Samarinda.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia kata, semua pelayanan bisa dilakukan jika PKS sudah dijalankan 100 persen.

Diapun mendorong terus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memenuhi kewajibannya sesuai PKS.

Dimana, Pemkot Bontang harus umengalokasikan anggaran untuk kesisteman imigrasi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliaran, pun kelengkapan sapras lainnya.

“Sisa kurang lebih Rp1,9 miliaran lagi, semoga bisa terealisasi di APBD Perubahan Tahun 2021 ini,” harapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]