Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sebanyak 1.870 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu resmi dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pelantikan tahap kedua ini digelar di Halaman Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10/2025).

Ribuan aparatur tersebut berasal dari tiga kategori besar, yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, pelantikan ini terdiri atas 78 tenaga guru, 67 tenaga kesehatan, dan 1.725 tenaga teknis serta paruh waktu yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kukar. Kehadiran tenaga baru ini juga ditujukan dapat menjangkau hingga wilayah terjauh.

“Pemerintah daerah ingin menghadirkan pelayanan berkualitas di seluruh penjuru Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Dalam arahannya, tenaga P3K tidak diperbolehkan berpindah tempat tugas dari formasi yang telah ditempati. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga pemerataan tenaga kerja agar pelayanan publik tidak terpusat hanya di kawasan perkotaan.

“Kalau yang ditempatkan di Kenohan atau Marangkayu lalu minta pindah ke Tenggarong, nanti tenaga di wilayah ujung seperti Samboja dan Tabang bisa berkurang. Ini harus kita cegah,” tegasnya.

Aulia juga mengingatkan bahwa tenaga P3K merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, setiap pegawai  yang dilantik didorong untuk menjaga profesionalitas dan dedikasi dalam bekerja.

“Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan memberi pelayanan yang optimal, dan administrator bekerja disiplin. Dari situlah masyarakat menilai wajah pemerintahan kita,” tambahnya.

Terkait kesejahteraan, Pemkab Kukar akan menyesuaikan pemberian insentif bagi P3K dengan kemampuan keuangan daerah. Tahun ini, Pemkab Kukar memprioritaskan pemenuhan hak dasar terlebih dahulu, mengingat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tengah mengalami penyesuaian.

Namun begitu, Aulia memastikan pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki kesejahteraan aparatur bila kondisi anggaran memungkinkan. “Kalau keuangan daerah membaik, tentu hak-hak mereka akan kita tingkatkan,” katanya.

Aulia optimistis, dengan tambahan hampir dua ribu tenaga baru, kesenjangan pelayanan antara pusat pemerintahan dan daerah terpencil akan semakin berkurang.

“Dengan formasi baru ini, kami ingin memastikan masyarakat di seluruh Kukar mendapat pelayanan yang sama, dari Samboja sampai Tabang,” tutupnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]