Kaltimtoday.co, Samarinda - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merombak kepengurusan di tingkat daerah khususnya Samarinda dalam Musda PKS ke-VI. Kepengurusan baru ini menjadi angin segar bagi PKS demi memperkuat kaderisasi hingga kontribusi terhadap daerah.

Ismail Latisi dikukuhkan sebagai Ketua DPD PKS Samarinda, membawa semangat baru dalam kepengurusan di tingkat daerah.

Ketua DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi menyampaikan tiga poin yang akan difokuskan dalam beberapa tahun ke depan, yakni kaderisasi, pelayanan publik, hingga persiapan pemilu.

"Kami akan memperkuat kaderisasi secara internal. Kaderisasi diyakini sebagai kunci keberlangsungan organisasi. Tanpa kaderisasi, partai akan stagnan atau bahkan mati," tegasnya pada Minggu (7/9/2025) di Kantor DPW PKS Kaltim, Jalan M Yamin Samarinda.

Soal pelayanan publik, ia menyebut bahwa keberadaan PKS khususnya di Kota Samarinda, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PKS berkomitmen hadir dan berkontribusi langsung di tengah masyarakat.

"Selain menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah, kami juga akan mengawasi jalannya pemerintahan sekarang," ucap Ismail.

Untuk komposisi pengurus, Ismail mengatakan bahwa terjadi kombinasi antara tokoh-tokoh lama yang masih layak dipertahankan dan kader-kader baru.

"Satu contoh misal bidang kepemudaan, itu diisi hampir seluruh kader-kader baru sebagai bentuk regenerasi," ucapnya.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang juga hadir dalam pelaksanaan Musda PKS ke-VI tersebut, memberikan arahan positif untuk keberlangsungan PKS di masa mendatang.

“Ini merupakan bentuk konkret dari kolaborasi dan sinergi yang nyata, baik dari pihak pemerintah maupun PKS sebagai partai politik yang menjadi salah satu pilar demokrasi terkuat, tentu memiliki ikhtiar dan cita-cita bersama untuk memajukan Samarinda," jelasnya.

Andi Harun juga menyoroti soal tantangan PKS khususnya dalam keterbukaan politik. Menurutnya, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan sistem politik yang terbuka. Ini menjadi tantangan bagi PKS, yang tentu tidak bisa melepaskan diri dari roh Islam sebagai cita-cita dan fondasi awal pendiriannya.

"Ideologi apapun yang dianut oleh partai politik tidak boleh menjadi penghalang untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat," tutupnya.

[RWT]