Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten PPU terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung DPRD PPU pada Kamis, (22/4/2021).

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy itu dihadiri oleh anggota DPRD PPU, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Fatma, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Sodikin, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Surodal.

Jhon Kenedy menuturkan bahwa, dalam rapat tersebut pihaknya belum mendapat kesimpulan mengenai besaran angka defisit tersebut. Sementara itu, Muliadi seusai rapat tidak memberikan banyak komentar kepada media, pihaknya hanya menyampaikan singkat bahwa, dalam rapat itu dirinya dimintai klarifikasi saja.

“Sebenarnya soal defisit ini kami belum tahu, artinya secara data kami belum pegang, ini kan rencananya pemerintah kalau defisit itu mungkin pasti ada. Belum disampaikan karena masih dikaji, saya mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti ini,” ucap Jhon.

Baca Juga: 250 Penyandang Disabilitas di Berau Tunjukkan Bakat di Festival Olahraga, Pemkab Janji Dukung Penuh

 

Baca Juga: Pemkab Kukar Perkuat Mitigasi Korupsi, Awasi Anggaran hingga ke Tingkat RT

Baca Juga: DPRD Berau Harap Tambahan Anggaran Pariwisata Jadi Angin Segar untuk Fasilitas dan Akses Wisata

Baca Juga: Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah

View this post on Instagram

Baca Juga: Syahrudin M Noor Dorong Bupati PPU Segera Lakukan Mutasi Jabatan yang Kosong

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal

Baca Juga: DPRD Kukar Nilai Koreksi Anggaran Bukan Defisit, Dorong Fokus ke Belanja Kerakyatan

Baca Juga: Defisit Capai Rp 955 Miliar, Pengadaan APBD Kukar 2025 Dihentikan Sementara

Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran Pendidikan 2026 hingga Rp761 Triliun untuk Dorong Kualitas SDM

Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa di Kukar Mulai Membaik, Sistem Baru Permudah Realisasi Anggaran

Baca Juga: Pemda PPU Luncurkan Silat Pesut E-Controlling, Pantau Pembangunan dan Serapan Anggaran

Baca Juga: Sebut Anggaran Retret Kepala Daerah Masih Wajar, Wamendagri: untuk Amankan APBN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: OIKN Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan Meski Anggaran Diblokir

Dalam rapat koordinasi kali ini melibatkan semua anggota DPRD PPU karena menyangkut lembaga. Lebih lanjut, ke depannya perihal yang menyangkut anggaran daerah akan dibicarakan khusus dengan Banggar DPRD PPU, dan waktu untuk pembahasan masih menunggu kesiapan TAPD.

“Waktunya nanti kami menunggu kesiapan TAPD, kalau data rencana refocusing sudah terskema dengan baik ya nanti bisa dibicarakan dengan DPRD. Ada empat skema tadi mana yang terbaik itulah yang disetujui nanti,” jelasnya.

Pada rapat tersebut pihak DPRD PPU juga meminta klarifikasi atas pernyataan Plt. Sekda PPU yang membandingkan DPRD PPU dengan anggota DPRD Sinjai. Namun disebutkan Muliadi sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]