Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Gubernur Kaltim Dorong Pengerukan Sungai Mahakam, Wali Kota Samarinda Nilai Fokus Harus ke Karang Mumus

Baca Juga: Kadisnakertrans Kaltim Tekankan Pentingnya Reskilling bagi Pekerja Terdampak PHK di Sektor Tambang 

Baca Juga: Gubernur Kaltim Soroti Fenomena Banjir di Samarinda, Canangkan Normalisasi Sungai Mahakam

Baca Juga: Daftar Film Banjir Besar yang Wajib Kamu Tonton, Ada The Great Flood yang Akan Hadir di Netflix!

View this post on Instagram

Baca Juga: Air Mulai Surut, Dapur Umum di Bengkuring Tetap Layani Warga Terdampak

Baca Juga: Andi Harun Minta Maaf soal Banjir Samarinda, Sebut Curah yang Lebih Tinggi dari Biasanya

Baca Juga: Kembali Banjir, Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim Tutup Sementara

Baca Juga: Pemkab Kukar Perketat Pengawasan Migas dan Tambang di Kawasan Hutan

Baca Juga: Kolam Retensi Sempaja Dikembangkan Jadi Ruang Publik Hijau, Proyek Sudah Capai 50 Persen

Baca Juga: Aktivitas Tambang Ganggu Warga di Kukar, Kuasa Hukum Desak Perusahaan Lakukan Pembebasan Lahan

Baca Juga: Longsor Jalan Desa Samboja Ganggu Air Bersih, Dinas ESDM Kaltim Ultimatum Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab

Baca Juga: DPRD Samarinda Apresiasi Warga dan Pelaku Usaha yang Lapang Dada Hadapi Kebijakan Satu Arah Jalan Abul Hasan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]